HEGEMONI MILITER TERHADAP ISLAM
PERIODE ORDE BARU
Di susun untuk
memenuhi Tugas Ulangan Tengah Semester (UTS) mata kuliah Islam Keindonesiaan
Dosen pengampu:
Juli Dermawan, S.Pd.I, M.Pd.I
Disusun Oleh :
1. Muhammad Imam Fauzi (63020160127)
2. Muhammad Abdul Faza (63020160149)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
2017
KATA PENGANTAR
Puji
Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT
yang telah Memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, Shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Yang telah berkenan memberikan
petunjuk dan kekuatan bagi kami sehingga dapat menyelesaikan Tugas Ulangan
Tenggah Semester (UTS) yang berjudul Hegemoni
Militer Terhadap IslamPeriode Orde Baru
Tugas ini disusun dan dibuat berdasarkan materi-materi yang ada.
Materi-materi bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam
memahami agama tepatnya bab Hegomoni Militer terhada Islam Periode Orde Baru.
Mudah-mudahan
dengan mempelajari tugas ini, para mahasiswa akan mampu mengamalkan isi dari
makalah ini.
Salatiga,26 Oktober
2017
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pada masa ini pemerintah lebih menyukai
cara-cara diplomatic dalam mendapatkan pengakuan dari Belanda. Sementara itu,
Belanda masih menguasai sektor-sektor ekonomi menyebabkan rezim tidak efektif
dan dijangkiti ketidakstabilan. Dalam kenyataannya, terjadi pergantian kabinet
berkali-kali dari bulan Nopember 1945 sampai Desember 1949, hingga akhirnya
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.[1]
Indonesia kembali pada tahun 1960
menerapkan sistem kesatuan dan demokrasi liberal dengan sistem partai yang
heterogen. Pembentukan pemerintahan tergantung pada partai-partai yang dapat
membentuk koalisi. Di sisi lain Indonesia juga harus menghadapi masalah
pembayaran hutang luar negeri dalam jumlah yang besar, pembangunan ekonomi itu
sendiri, pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, integrasi bangsa,
maka pemerintahan koalisi tidak stabil dan tidak efektif.
Situasi kritis terlihat di bidang politik.
Perdebatan tentang ideologi negara yang berkepanjangan dah hampir sia-sia,
meningkatnya kekuatan komunis, ketidak efektifan pemerintah pusat dalam
mengangani masalah-masalah di daerah. Perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta
menyebabkan munculnya gerakan separatis di dua pulau strategis yaitu Sulawesi
dan Sumatera yang benar-benar mengancam keutuhan Republik Baru. Orde Baru
mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah
ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung
tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan
membayar hutang luar negeri. Akhirnya, masalah-masalah itu mendorong pemerintah
Orde Baru meninggalkannya kerangka politik demokrasi-liberal yang telah
diterapkan sejak tahun 1945.
1.2
Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini di antaranya
sebagai berikut :
1.
Apa Definisi Hegomoni Militer Terhadap Islam Pada Orde
Baru?
2.
Apa Saja Macam-Macam Unsur Hegomoni Militer Terhadap
Islam Pada Orde Baru?
1.3
Tujuan Masalah
Adapun Tujuan
dari rumusan masalah dalam pembuatan makalahini di antarnya sebagai berikut :
3.
Untuk Mengetahui Definisi Hegomoni Militer Terhadap Islam
Pada Orde Baru.
4.
Untuk Mengetahui Unsur Hegomoni Militer Terhadap Islam
Pada Orde Baru
.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. Definisi Hegomoni Militer Terhadap Islam Pada Orde Baru
Kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani hegeisthai
yang mempunyai pengertian memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi
kekuasan yang lain. Menurut kamus
besar bahasa indonesia hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi,
kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).
Secara umum hegemoni adalah penguasaan atau dominasi oleh suatu
kelompok terhadap kelompok lainnya, melaui kepemimpinan intelektual dan moral
dengan cara dominasi atau penindasan. Dominasi hegemoni dapat dilakukan oleh
satu kelompok kepada kelompok lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan,
sehingga aturan atau ide-ide yang didiktekan oleh kelompok yang melakukan
hegemoni diterima oleh kelompok yang didominasi atau dikuasani.
Jadi, hegemoni militer terhadap islam adalah penguasaaan atau
dominasi yang dilakukan oleh pihak militer atas islam. Ini terjadi pada masa
orde baru di indonesia militer melakukan hegemoni terhadap islam. Baik hegemoni secara paksaan ataupun tidak
secara pakasaan.
2.2. Unsur Hegomoni Militer Terhadap Islam Pada Orde Baru
Hubungan antara pemerintah orde baru yang dipimpin oleh presiden
soeharto yang berorientasi pada politik Militer (ABRI) dengan islam mengalami
pasang surut. Namun walaupun adanya hubungan pasang surut tersebut pemerintah
dan islam saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan Indonesia.
Pada awal era orde baru, umat islam dipandang sebelah mata oleh
pemerintah, karena jumlah ummat islam yang mayoritas namun dengan keahlian yang
kurang memadai bagi negara.
Guna mengembangkan pengaruh isalam pada masa orede baru, Mohammad
Hatta membuat sebuah partai bersama dengan generasi islam indonesia
lainnnya.partai tersebut ialah Partati Demokrasi Islam Indonesia. Namun masa
umur partai ini tidak dapat bertahan lama karena adanya larangan oleh presiden
Soeharto.
Sikap penolakan pemerintahan Soeharto terhadap Islam juga dapat
terlihat saat pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU
perkawinan) yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu mereka juga
menahan pemimpin Masyumi, yang kemudian ummat Islam menuntut
untukmemebebaskannya dan memberikan izin agar mendirikan partai Masyumi namun
ditolak oleh Soeharto karena Partai Islam dianggap akan menimbulkan
pertentangan dan menggagu pembangunan nasional.
Pada tahun 1971 pemerintah mengadakan pemilu untuk pertama kali
dimasa Orede baru . pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik yaitu : NU,
Parmusi, Perti, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba,
IPKI, dan Sekber Golkar. Pemilu yang memenang kan Golakar ini menimbukan
berbagai interpretasi yang bernada “miring” terhadap Golkar. Reaksi ini timbul
akibat adanya perlakuan khusus oleh ABRI terhadap Golkar. Kemangan Golkar
menjadi legitimasi bagi kekuasaan yang tidak dapat tertandingi.[2]
Selain itu pemerintah juga memberlakukan kebikan yang mengancam partai
Islam, yaitu kebijakan penggabungan (fusi) sembilan partai politik menjadi dua
partai dan satu golongan dan menerapkan konsep “floating mass” atau masa
mengambang.
Selain itu sikap penolakan terhadap islam juga terlihat dengan
adanya penahanan-penahan para ulama
untuk membungkam perkembangan ummat
islam. Beberapa ulama yang ditangkap ialah :
a.
Abuya Dimyati
Abuya Dimyati dari banten yang mengasuh sebuah presantren di Cidahu
Pandeglang. Penangkapan Abuya Dimyati
ini dilatarbelakangi karena beliau menyatakan bahwa “Pemerintah itu RI, bukan Golkar”. Akhirnya
menjelang pemilu 1977 , pada 14 Maret 1977, beliau ditangkap dan divonis
bersalah dan dihukum selama enam bulan
penjara.
Saat itu, dikawasan di sekitar kediaman Dimyati di Cidahu dianggap
sebagi basis PPP, satu-satunya partai islam. Menjelang kampanye PPP, pasokan
BBM pun disetop dan membuat mayarakat kesulitan
beraktivitas dan membuat kampanye PPP terancam gagal. Salah satu folkore
masyarakat terhadap sosok Dimiyati adalah kamampuanya mengubah air yang ada
dikoamnya sebagai bahan bakar sebagai respon atas penyetoran BBM .
b.
Daud beureuh
Daud beureuh aadalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dari
Aceh . beliaau adalah ulam sang pendiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan
dedengkot DI/TII Aceh. Beliau ditangkap pada tanggal 1 Mei 1978 . beliau
ditangkap karena terus mengkritik pemerintah dan dianggap sebagai ancaman bagi
Orde Baru. Namun penangkapannya berdalih sebagai saksi di Pengadilan Negeri
Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding sebagai Komando Jihad.
c.
Penangkapan ulama di Solo dan Kalimantan
Jauh dikalimantan selatan ada beberapa ulama yang ditangkap,
seperti, Syafriansyah alias Kai Amang
dan Jamhari Arsyat. Mereka berdua adalah pegawai departemen agama di Muntai,
kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang.
Mereka berdua kemudian mendirikan radio secara mandiri, yakni
raadio Dakwah Islamiyah Solo pada 1970 dengan melibatkan Abdullah Thufail.
Karena dianggap terlalu kritis pada Soeharto, radio ini ditutup secara
sewenang-wenang oleh militer pada 1975. Inilah yang mengakibatkan Syungkar dan
Ba’asyr kemudian ditangkap dan dipenjara oleh Orde Baru. Setelah bebas,
keduanya pergi ke Malaysia.
d.
Tragedi Priok, Amir Baki dan Abdul Qadir Jaelani
Dari sekian penangkapan yang terjadi yang paling memakan korban
tentu saja Peristiwa Tanjung Priok, yang hingga hari mungkin adalah peristiwa
yang makin ingin dilupakan.
Peristiwa yang bermula dari tindakan Sersan Hermanu, anggota
Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koja, di Mushala Assa'adah. Ia berusaha untuk
melepas poster dan pamflet bergambar yang berisi kecaman kepada pemerintah
dicopot dari dinding mushala pada 7 September 1984.
Kemudian terjadi penangkapan M. Noor, Syarifudin Rambe, Syafwan
Sulaeman dan Ahmad Sahi pun ditangkap. Mereka ditahan di Markas Kodim 050231.
Warga berusaha menuntut pembebasan mereka melalui Amir Biki. Pada
12 september 1984, jam 10.00 Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan
resmi Mayor Jenderal Try Soetrisno. Pertemuan sekitar dua jam dan membicarakan
kebijakan asas tunggal Pancasila dan situasi di Tanjung Priok, dan tentu saja
soal empat warga Tanjung Priok yang ditahan.
Dalam pengajian yang diadakan pada malam harinya. Amir Biki hadir
dan dia meminta kepada aparat agar melepaskan keempat jamaah yang ditahan.
Namun hingga pukul 23.00 keempat warga Tanjung Priok belum juga dibebaskan,
massa bergerak. Amir Biki membagi massa menjadi dua kelompok yang bergerak
menuju Kodim 0502 dan Polsek Koja. Apa
yang terjadi kemudian adalah bentrok tak seimbang dengan para aparat
bersenjata.
Jumlah korban yang tewas pun lalu beragam. Menurut pemerintah,
dalam laporan resminya yang diwakili Panglima ABRI, Jenderal L. B. Moerdani,
menyebut hanya 18 orang tewas dan
luka-luka 53 orang. Menurut hasil investigasi tim pencari fakta, SONTAK
(SOlidaritas Nasional untuk peristiwa TAnjung prioK), diperkirakan 400 orang
tewas, belum terhitung yang luka-luka dan cacat. Menurut Komnas HAM, 24 orang tewas dan 55 orang terluka.
Di antara yang tewas itu terdapat Amir Biki juga. Setelahnya
orang-orang macam AM Fatwa, Tony Ardi,
Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy dan Abdul Qodir Jaelani pun juga ditangkap.
Mereka-mereka dituduh sebagai penggerak peristiwa Tanjung Priok. Abdul Qodir Jaelani adalah tokoh Islam yang
dihormati di kalangan masyarakat Betawi. Ia menjadi pengajar di kampus
Perguruan Tinggi Dakwah Islam. Abdul Qodir kelak mendirikan Partai Bulan
Bintang setelah 1998.
Masa Orde Baru
adalah masa di mana ulama “dikebiri” secara sosial maupun secara politik. Ulama
harus menerima program-program pemerintah, jika tidak ancaman kekerasan,
pengucilan hingga pemenjaraan pun di depan mata. Misalnya dalam soal program
Keluarga Berencana (KB) dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Pandangan
banyak kalangan ulama terhadap kedua program pemerintah tersebut tentunya
adalah mengharamkannya.
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan
Hegemoni militer terhadap islam adalah penguasaaan atau dominasi
yang dilakukan oleh pihak militer atas islam. Ini terjadi pada masa orde baru
di indonesia militer melakukan hegemoni terhadap islam. Baik hegemoni secara
paksaan ataupun tidak secara pakasaan.
Masa Orde Baru
adalah masa di mana ulama “dikebiri” secara sosial maupun secara politik. Ulama
harus menerima program-program pemerintah, jika tidak ancaman kekerasan,
pengucilan hingga pemenjaraan pun di depan mata. Misalnya dalam soal program
Keluarga Berencana (KB) dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Pandangan
banyak kalangan ulama terhadap kedua program pemerintah tersebut tentunya adalah
mengharamkannya.
DAFTAR
PUSTAKA
1. Haryanto, E. (2006). Peran Politik
Militer (ABRI) Orde Baru Terhadap Depolitasi Politik di Indonesia.
2.
Moertopo, Ali. 2008.
Dasar-Dasar Pemikiran Akselerasi Modernisai Pembangunan 25 Tahun.
Gramedia:Jakarta.
3.
Arifin,muhamad,” Orde Baru Dan Hegemoni Kekuasaan
Indonesia 1966-1973”2013 http://ORDE-BARU-DAN-HEGEMONI-KEKUASAAN-INDONESIA-1966-197SubektywBlog.htm
5.
ttps://www.reddit.com/r/indonesia/comments/5ywn4w/cara_orde_baru_membungkam_ulama/
[1]
Arifin,muhamad,” Orde Baru Dan Hegemoni Kekuasaan Indonesia 1966-1973”2013
http://ORDE-BARU-DAN-HEGEMONI-KEKUASAAN-INDONESIA-1966-197SubektywBlog.htm
[2] M. Rusli
Karim. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potert Pasang Surut,
(Jakarta, 1993) Hlm 193HU
Komentar
Posting Komentar