MAKALAH
KEMISKINAN DAN PROBLEMATIKA
PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Di susun guna memenuhi tugas mata kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan
Islam
Dosen Pengampu : Lutfi Nurfita, S.E.sy., M.E.
Di susun Oleh :
Kelompok 7
1. Ichdha Atsnaul Millah (63020160052)
2. Ali Mustopa (63020160125)
3. Muhammad Hanif Alwi (63020160145)
4. Muhamad
Abdul Faza (63020160149)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SALATIGA
2019
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik
sebagaimana yang kami harapkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk
kepada umat manusia dimuka bumi dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang
mulia. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah yang berjudul Kemiskinan dan Problematika Pembangunan Masyarakat.
Dalam penyusunan makalah ini kami banyak menemukan
kesulitan, kami juga menyadari
sepenuhnya bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. oleh karena itu, dengan
segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran khususnya dari dosen
pengampu mata kuliah Kemiskinan dan kesenjangan Islam Dosen Bu Lutfi
Nurfita, S.E.sy., M.E. Serta para pembaca yang sifatnya membangun guna
kesempurnaan makalah ini. Demikianlah kata pengantar yang dapat kami berikan
daripada makalah ini, semoga makalah yang telah kami susun ini dapat memberikan
manfaat.
Salatiga, 23 Oktober 2019
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Kemiskinan
adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi
sebuah negara. Hampir dapat dipastikan bahwa kemiskinan terjadi di berbagai
negara, baik negara maju maupun berkembang. Kemiskinan merupakan fenomena
sosial yang bersifat multidimensional. Dimensi tersebut mencakup sosial,
material, hingga spiritual.
Oleh
karenanya, tidak mengherankan apabila para pengambil kebijakan hingga institusi
non pemerintahan memberikan fokus yang lebih terhadap permasalahan ini daripada
yang lain. Untuk melaksanakan upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan, maka
diperlukan adanya pembangunan.
Dalam
melakukan pembangunan suatu negara, perlu adanya kerjasama pemerintah dengan
masyarkat. Akan tetapi, di beberapa negara berkembang, terdapat beberapa
masalah pembangunan, yaitu berupa enggannya masyarkat dalam berpartisipasi, hal
itu disebabkan oleh kurangnya kesempatan dan kemampuan dari masyarakat.
Padahal, dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara demokratis peran masyarakat
sangat diperlukan.
Selain
kurangnya partisipasi, pembangunan masyarakat di Indonesia sampai saat ini juga
belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan adanya studi khusus untuk
menemukan solusi dari problematika pembangunan masyarakat.
B.
Rumusan
Masalah
1)
Apakah definisi kemiskinan?
2)
Bagaimana faktor penyebab kemiskinan?
3)
Apakah definisi pembangunan?
4)
Apakah definisi pembangunan masyarakat?
5)
Bagaimana problematika pembangunan
masyarakat?
6)
Bagaimana solusi problematika pembangunan
masyarakat?
C.
Tujuan
1)
Untuk mengetahui definisi kemiskinan.
2)
Untuk mengetahui faktor penyebab
kemiskinan.
3)
Untuk mengetahui definisi pembangunan.
4)
Untuk mengetahui definisi pembangunan
masyarakat.
5)
Untuk mengetahui problematika pembangunan
masyarakat.
6)
Untuk mengetahui solusi pembangunan
masyarakat.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Definisi Kemiskinan
Menurut Bappenas Pengertian Kemiskinan adalah suatu kondisi
dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan,
sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.
Menurut Shirazi dan
Paramanik (dalam Syauqi Beik,2019:68), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai
suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki
kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau
dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam,
mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan
memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang
lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal
yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga
mayarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya
memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.
Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa
adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. (Apriyanto , 2017)
Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana
bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasanya
kefakiran mendekati kekufuran. Hal ini sebagaimana Hadis berikut:
كُفْرًا يَكُوْنَ أنْ لفَقْرُ ا كادَ
“Dari
Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Hampir-hampir
kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”
Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. (Aminah,2015)
Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. (Aminah,2015)
B.
Faktor Penyebab Kemiskinan dan Karakteristik
Kemiskinan
Adapun
penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) adalah sebagai berikut :
1.
Faktor
Individual, seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya seperti, cacat
permanen yang membuatnya menjadi miskin.
2.
Faktor
Sosial, dimana kemiskinan terjadi karena akibat diskriminasi sosial.
3.
Faktor
Kultural, seseorang menjadi miskin karena pribadinya yang memiliki perilaku
buruk seperti, malas untuk bekerja dan berusaha.
4.
Faktor
Struktural, kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi yang
ada.
5.
Faktor
Keluarga, menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kemiskinan
karena keluarga juga bisa disebabkan karena jumlah anggota keluarga yang tidak
sebanding dengan jumlah pemasukan keuangan dalam keluarga.
6.
Faktor
Agensi, merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh aksi orang lain seperti
perang, pemerintah dan ekonomi.
Supriatna (dalam Kadji,2013:17) mengemukakan lima
karakteristik penduduk miskin, antara lain:
1. Tidak
memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak
mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat
pendidikan pada umumya rendah.
4. Banyak
diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .
5. Diantara
mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan
yang memadai.
C. Definisi Pembangunan
Pembangunan pada hakekatnya
adalah pertumbuhan plus perubahan karena yang melakukan pembangunan itu adalah
manusia yang dikenal sebagai makhluk yang sangat dinamis dan tentu saja
pertumbuhan dan perubahan dimaksud dapat membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan
masyarakat. Menurut Sasmita (dalam Riyadi, 2004 : 4) bahwa pembangunan
merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana.
Menurut Siagian (dalam Kaho, 2005:125) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa (nation building). Dari pengertian di atas pembangunan dapat
diartikan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang realistis dimana
dampak dari pembangunan, masyarakat dapat lebih banyak mengenal hal-hal baru
dan memungkinkan juga akan menggunakannya dalam kehidupan mereka serta mengubah
prilaku. Perubahan tersebut dapat dicermati dari sikap, pola pikir dan
kehidupan sosial ekonom
D.
Definisi Pembangunan
Masyarakat
Pembangunan
masyarakat pada hakekatnya merupakan
suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat,
dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri
untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Mengenai pembangunan masyarakat telah ditetapkan PBB,
bahwa: “Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk
menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi social masyarakat seluruhnya kepada inisiatif
masyarakat”.
Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat
merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil
berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk
memperbaiki kondisi ekonomi social dan kebudayaan masyarakat (komunitas).
Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan
mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan
terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama,
partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki
tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri.
Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa,
tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari
pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang
untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus. (Arianto, 2010).
Fungsi
dari pembangunan adalah (Suharto, 2005):
1.
Fungsi
pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana berwirausaha untuk memperoleh pendapatan
finansial untuk membiayai pembangunan.
2.
Fungsi
perawatan masyarakat, yaitu bagaimana merawat dan melindungi warga negara.
3.
Fungsi
pembangunan manusia, yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi SDM untuk menjamin
tersedianya angkatan kerja yang berkualitas.
E. Problematika
Pembangunan Masyarakat
Berdasarkan UU No 25 tahun 2004,
pembangunan masyarakat perlu perencanaan, karena membutuhkan proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ghofur, 2014).
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
konsep pembangunan masyarakat yang merangkum nilai-nilai sosial-budaya. Konsep pemberdayaan
masyarakat
mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering, dan
sustainable (Friedman, 1998).
1. Kemiskinan
W. Brand menulis Negara-negara yang
sedang berkembang miskin karena: (1) Produktivitas tanahnya rendah. (2)
Kekurangan modal, taraf pendidikannya rendah. (3) Kekurangan kepemimpinan untuk
mendorong kemajuan ekonomi. (4) Di Indonesia dapat ditambahkan dengan kepadatan
penduduk khususnya di Pulau Jawa (Latare, 2012).
2. Kendala Perubahan Dalam Masyarakat
Ada beberapa kendala perubahan dalam
masyarakat (Lauer, 2006) di antaranya:
a.
Nilai-nilai
kelompok yang statis sikap dan struktur budaya.
b.
Tradisi mampu
membentuk kultur kelompok yang cenderung stabil sekaligus statis dalam kurun
waktu yang lama.
c.
Fatalisme
dalam pengertian suatu kecenderungan untuk menerima segala keadaan dengan
lapang dada.
d.
Budaya
etnosentris suatu kecenderungan dari sekelompok orang untuk tak mengindahkan
inovasi apapun karena mereka sangat percaya diri pada kultur dan kepercayaan yang
telah mereka miliki.
3.
Mental
masyarakat
Mental masyarakat pada umumnya juga
menjadi problem dalam pembangunan masyarakat, mental tersebut adalah (Latare, 2012):
a.
Mental
feodalistis yang melahirkan individu pemuja pemimpin.
b.
Mental yang
berorientasi dunia barat.
c.
Mental hidup
boros.
F.
Solusi Pembangunan Masyarakat
Corolie dalam Ndraha
(1990) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Oleh karenanya, ia
menuliskan implikasi dari definisi yang telah dikemukakan, yaitu:
1.
Pembangunan
berarti membangkitkan kemauan manusia (individu/kelompok)
2.
Pembangunan
berarti mendorong kebersamaan nilai dan kemerataan kesejahteraan.
3.
Pembangunan
berarti kepercayaan terhadap masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai
kemampuan.
4.
Pembangunan
berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun.
5.
Pembangunan
berarti mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.
Ada
juga solusi lain dalam mengatasi masalah pembangunan masyarakat diantaranya:
1. Pendampingan
Sosial
Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program
penanggulangan kemiskinan. peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama,
yaitu (Graha ,2009,120) ;
a. Fasilitator
merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi,
kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan
peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi
dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan
pemanfaatan sumber.
b.
Pendidik
pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan
dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas
yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran,
menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan
bagi masyarakat.
c.
Perwakilan masyarakat
peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara
pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan
masyarakat dampingannya. Pekerja social dapat bertugas mencari sumber-sumber,
melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan
membangun jaringan kerja.
d.
Peran teknis
mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping
dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan
kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti :
melakukan analisis social, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi,
bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur
sumber dana.
2. Bantuan
Modal
Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi
masyarakat tunadaya adalah permodalan. Lambanya akumulasi kapital di usaha
mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambanya laju
perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil,
dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat
di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus
dilakukan.
3. Bantuan
Pembangunan Sarana
Usaha mendorong produktivitas dan mendorong
tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil
produksinya tidak dapat dipasarkan atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan
harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi
dan pemasaran.
4.
Adanya Lembaga-lembaga pendukung pengembangan Usaha
Kecil
|
No
|
Lembaga Pendukung
|
Peran yang Dilakukan
|
Program/Intervensi
|
|
1
|
Deperin
|
Perumusan kebijakan pengembangan,
implementasi program, dan penyediaan fasilitas
|
·
Pendidikan dan pelatihan
·
Penelitian dan pengembangan tekno
·
produksi melalui R & D
·
Pelayanan teknis melalui UPT
·
Pelayanan informasi & konsultasi
|
|
2
|
Depdikbud
|
·
Peningkatan SDM melalui semua jalur: formal, informal, dan
nonformal
·
Konsep link dan match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha
Orientasi pendidikan sangat bias
·
Program magang
·
Pelatihan melalui pendidikan
|
·
Pembinaan kursus-kursus informal
·
Perhatian terfokus pada usaha menengah-besar-formal, belum ada
program yang berorientasi pada UK
|
|
3
|
Depnaker
|
·
Pembinaan dan penempatan tenaga kerja
·
Perumusan kebijakan ketenagakerjaan
|
·
Pelatihan melalui BLK
·
Pengembangan pusat informasi
·
Penetapan KUM dan monitoringnya
·
Pengembangan usaha kecil dan usaha mandiri lebih ditujukan
mengatasi penganggur ketimbang pengembangan usaha itu sendiri
|
|
4
|
Depsos
|
Pembinaan UK sebagai bagian dari
upaya pengentasan kemiskinan
|
Pelatihan-pelatihan
|
|
5
|
Bappenas
|
·
Perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan titik berat pada
pengentasan kemiskinan
·
Mekanisme kontrol terhadap lembaga pelaksana IDT sangat lemah
·
Pemetaan desa miskin
·
Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan orientasi penggunaan dana
untuk kegiatan produktif
|
|
|
6
|
Pemda bersama
Bappeda & Dinas Tata
Kota
|
·
Pengaturan perizinan usaha
·
Pengaturan tata kota
|
·
Penyediaan fasilitas tempat usaha (sentra atau pusat
perdagangan)
·
Lokalisasi UK seringkali sangat merugikan karena memisahkan UK
dari sistem sosial yang ada
|
|
7
|
Lembaga Swasta &
peroranga
|
Peningkatan SDM melalui pendidikan
dan latihan
|
·
Pengembangan SDM
·
Perantara dalam pasar kerja
|
|
8
|
LSM
|
·
Lembaga pelayanan alternatif bagi usaha kecil yang berfungsi
sebagai lembaga perantara untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dan
swasta dalam menjangkau usaha kecil
·
Sangat berpotensi menjadi partner UK karena kedekatan
hubungannya dengan UK
·
Koordinasi antar LSM maupun lembaga pendukung lainnya sangat
minim
·
Lingkup kerja terbatas, serta ada ketergantungan finansial dan
teknisi ahli yang akan mengancam keberlanjutan lembaga
·
Pengembangan berbagai kelompok
|
·
Pelatihan teknis produksi dan pengelolaan/administrasi
·
Penelitian dan konsultasi
·
Intervensi efektif hanya dalam wilayah kerjanya
·
Masih belum menjangkau kelompok usaha kecil yang betul-betul
marginal
|
|
9
|
Asosiasi Pengusaha
Kecil
|
Idealnya asosiasi seperti ini terlibat
langsung dalam negosiasi, perumusan kebijakan,
monitoring, dan evaluasi
|
·
Pengorganisasian pengusaha kecil harus dibangun dengan tujuan
spesifik dan dikaitkan dengan pemberdayaan
·
Distribusi informasi
|
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan
dalam suatu negara untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut sangat
penting untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan
masyarakat terdapat beberapa problema, diantaranya adalah budaya etnosentris,
fatalisme dan struktur budaya yang cenderung statis.
Solusi dari problematika tersebut
diantaranya adalah konsep pemberdayaan masyarkat yang mencerminkan paradigma
baru dalam pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering, dan
sustainable.
DAFTAR PUSTAKA
Siti
Aminah.2015.Pemberdayaan Zaat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal
Hukum Islam. Vol.13 No. 1
Andi Nu
Graha.2009. Pengembangan Masyarakat
Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang
Ekonomi. Jurnal Ekonomi MODERNISAS. Volume 5, Nomor 2, Juni 2009 hal 117-126
Aprianto,
Naerul Edwin K. 2017. Kemiskinan dalam
Perspektif Ekonomi Politik Islam.Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8 no. 2
Juli-Desember 2017.
Arianto Sam. (Maret 2010). Konsep Pembangunan Masyarakat. Dikutip tanggal 24
Oktober 2019. http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/konsep-pembangunan-masyarakat.html
Ghofur, A. (2014). Problematika Pembangunan
Pilau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten
Bengkalis. Jurnal Toleransi, 6(1), 59–80.
Kaho,
Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta
: PT Raja Grapindo Persada
Latare, S. (2012). Dinamika Perubahan
Pembangunan Masyarakat Pedesaan. E Jurnal UNG.
Lauer, R. (2006). Perspektif Perubahan Sosial.
Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha,
Taziluduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Reneka Cipta
Syauqi beik & Asryianti Laily
Dwi, 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah.Jakarta.Rajawali Pers.
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian
Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung:
Refika Aditama.
Riady.
2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : Gramedia
Yulianto
Kadji, 2013. Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya . Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNG
Komentar
Posting Komentar