MAKALAH
KEMISKINAN DAN PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Di susun guna memenuhi tugas mata kuliah Kemiskinan dan Kesenjangan Islam
Dosen Pengampu : Lutfi Nurfita, S.E.sy., M.E.
Di susun Oleh :
Kelompok 7
1. Ichdha Atsnaul Millah (63020160052)
2. Ali Mustopa (63020160125)
3. Muhammad Hanif Alwi (63020160145)
4. Muhamad Abdul Faza (63020160149)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SALATIGA
2019
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik sebagaimana yang kami harapkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dimuka bumi dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kemiskinan dan Problematika Pembangunan Masyarakat.
Dalam penyusunan makalah ini kami banyak menemukan kesulitan, kami juga menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran khususnya dari dosen pengampu mata kuliah Kemiskinan dan kesenjangan Islam Dosen Bu Lutfi Nurfita, S.E.sy., M.E. Serta para pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan makalah ini. Demikianlah kata pengantar yang dapat kami berikan daripada makalah ini, semoga makalah yang telah kami susun ini dapat memberikan manfaat.
Salatiga, 23 Oktober 2019
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi sebuah negara. Hampir dapat dipastikan bahwa kemiskinan terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional. Dimensi tersebut mencakup sosial, material, hingga spiritual.
Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila para pengambil kebijakan hingga institusi non pemerintahan memberikan fokus yang lebih terhadap permasalahan ini daripada yang lain. Untuk melaksanakan upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan, maka diperlukan adanya pembangunan.
Dalam melakukan pembangunan suatu negara, perlu adanya kerjasama pemerintah dengan masyarkat. Akan tetapi, di beberapa negara berkembang, terdapat beberapa masalah pembangunan, yaitu berupa enggannya masyarkat dalam berpartisipasi, hal itu disebabkan oleh kurangnya kesempatan dan kemampuan dari masyarakat. Padahal, dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara demokratis peran masyarakat sangat diperlukan.
Selain kurangnya partisipasi, pembangunan masyarakat di Indonesia sampai saat ini juga belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan adanya studi khusus untuk menemukan solusi dari problematika pembangunan masyarakat.
B. Rumusan Masalah
1) Apakah definisi kemiskinan?
2) Bagaimana faktor penyebab kemiskinan?
3) Apakah definisi pembangunan?
4) Apakah definisi pembangunan masyarakat?
5) Bagaimana problematika pembangunan masyarakat?
6) Bagaimana solusi problematika pembangunan masyarakat?
C. Tujuan
1) Untuk mengetahui definisi kemiskinan.
2) Untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan.
3) Untuk mengetahui definisi pembangunan.
4) Untuk mengetahui definisi pembangunan masyarakat.
5) Untuk mengetahui problematika pembangunan masyarakat.
6) Untuk mengetahui solusi pembangunan masyarakat.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan
Menurut Bappenas Pengertian Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.
Menurut Shirazi dan Paramanik (dalam Syauqi Beik,2019:68), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga mayarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. (Apriyanto , 2017)
Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran. Hal ini sebagaimana Hadis berikut:
كُفْرًا يَكُوْنَ أنْ لفَقْرُ ا كادَ
“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”
Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. (Aminah,2015)
Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. (Aminah,2015)
B. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Karakteristik Kemiskinan
Adapun penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) adalah sebagai berikut :
1. Faktor Individual, seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya seperti, cacat permanen yang membuatnya menjadi miskin.
2. Faktor Sosial, dimana kemiskinan terjadi karena akibat diskriminasi sosial.
3. Faktor Kultural, seseorang menjadi miskin karena pribadinya yang memiliki perilaku buruk seperti, malas untuk bekerja dan berusaha.
4. Faktor Struktural, kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi yang ada.
5. Faktor Keluarga, menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kemiskinan karena keluarga juga bisa disebabkan karena jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan jumlah pemasukan keuangan dalam keluarga.
6. Faktor Agensi, merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh aksi orang lain seperti perang, pemerintah dan ekonomi.
Supriatna (dalam Kadji,2013:17) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain:
1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumya rendah.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .
5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.
C. Definisi Pembangunan
Pembangunan pada hakekatnya adalah pertumbuhan plus perubahan karena yang melakukan pembangunan itu adalah manusia yang dikenal sebagai makhluk yang sangat dinamis dan tentu saja pertumbuhan dan perubahan dimaksud dapat membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan masyarakat. Menurut Sasmita (dalam Riyadi, 2004 : 4) bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Menurut Siagian (dalam Kaho, 2005:125) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dari pengertian di atas pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang realistis dimana dampak dari pembangunan, masyarakat dapat lebih banyak mengenal hal-hal baru dan memungkinkan juga akan menggunakannya dalam kehidupan mereka serta mengubah prilaku. Perubahan tersebut dapat dicermati dari sikap, pola pikir dan kehidupan sosial ekonom
D. Definisi Pembangunan Masyarakat
Pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Mengenai pembangunan masyarakat telah ditetapkan PBB, bahwa: “Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi social masyarakat seluruhnya kepada inisiatif masyarakat”.
Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi social dan kebudayaan masyarakat (komunitas). Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu didalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus. (Arianto, 2010).
Fungsi dari pembangunan adalah (Suharto, 2005):
1. Fungsi pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana berwirausaha untuk memperoleh pendapatan finansial untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi perawatan masyarakat, yaitu bagaimana merawat dan melindungi warga negara.
3. Fungsi pembangunan manusia, yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi SDM untuk menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas.
E. Problematika Pembangunan Masyarakat
Berdasarkan UU No 25 tahun 2004, pembangunan masyarakat perlu perencanaan, karena membutuhkan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ghofur, 2014).
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan masyarakat yang merangkum nilai-nilai sosial-budaya. Konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable (Friedman, 1998).
1. Kemiskinan
W. Brand menulis Negara-negara yang sedang berkembang miskin karena: (1) Produktivitas tanahnya rendah. (2) Kekurangan modal, taraf pendidikannya rendah. (3) Kekurangan kepemimpinan untuk mendorong kemajuan ekonomi. (4) Di Indonesia dapat ditambahkan dengan kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa (Latare, 2012).
2. Kendala Perubahan Dalam Masyarakat
Ada beberapa kendala perubahan dalam masyarakat (Lauer, 2006) di antaranya:
a. Nilai-nilai kelompok yang statis sikap dan struktur budaya.
b. Tradisi mampu membentuk kultur kelompok yang cenderung stabil sekaligus statis dalam kurun waktu yang lama.
c. Fatalisme dalam pengertian suatu kecenderungan untuk menerima segala keadaan dengan lapang dada.
d. Budaya etnosentris suatu kecenderungan dari sekelompok orang untuk tak mengindahkan inovasi apapun karena mereka sangat percaya diri pada kultur dan kepercayaan yang telah mereka miliki.
3. Mental masyarakat
Mental masyarakat pada umumnya juga menjadi problem dalam pembangunan masyarakat, mental tersebut adalah (Latare, 2012):
a. Mental feodalistis yang melahirkan individu pemuja pemimpin.
b. Mental yang berorientasi dunia barat.
c. Mental hidup boros.
F. Solusi Pembangunan Masyarakat
Corolie dalam Ndraha (1990) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Oleh karenanya, ia menuliskan implikasi dari definisi yang telah dikemukakan, yaitu:
1. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan manusia (individu/kelompok)
2. Pembangunan berarti mendorong kebersamaan nilai dan kemerataan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti kepercayaan terhadap masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.
Ada juga solusi lain dalam mengatasi masalah pembangunan masyarakat diantaranya:
1. Pendampingan Sosial
Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu (Graha ,2009,120) ;
a. Fasilitator
merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
b. Pendidik
pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
c. Perwakilan masyarakat
peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja social dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
d. Peran teknis
mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti : melakukan analisis social, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
2. Bantuan Modal
Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya adalah permodalan. Lambanya akumulasi kapital di usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambanya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.
3. Bantuan Pembangunan Sarana
Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.
4. Adanya Lembaga-lembaga pendukung pengembangan Usaha Kecil
| No | Lembaga Pendukung | Peran yang Dilakukan | Program/Intervensi |
| 1 | Deperin | Perumusan kebijakan pengembangan, implementasi program, dan penyediaan fasilitas | · Pendidikan dan pelatihan · Penelitian dan pengembangan tekno · produksi melalui R & D · Pelayanan teknis melalui UPT · Pelayanan informasi & konsultasi |
| 2 | Depdikbud | · Peningkatan SDM melalui semua jalur: formal, informal, dan nonformal · Konsep link dan match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha Orientasi pendidikan sangat bias · Program magang · Pelatihan melalui pendidikan | · Pembinaan kursus-kursus informal · Perhatian terfokus pada usaha menengah-besar-formal, belum ada program yang berorientasi pada UK |
| 3 | Depnaker | · Pembinaan dan penempatan tenaga kerja · Perumusan kebijakan ketenagakerjaan | · Pelatihan melalui BLK · Pengembangan pusat informasi · Penetapan KUM dan monitoringnya · Pengembangan usaha kecil dan usaha mandiri lebih ditujukan mengatasi penganggur ketimbang pengembangan usaha itu sendiri |
| 4 | Depsos | Pembinaan UK sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan | Pelatihan-pelatihan |
| 5 | Bappenas | · Perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan · Mekanisme kontrol terhadap lembaga pelaksana IDT sangat lemah · Pemetaan desa miskin · Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan orientasi penggunaan dana untuk kegiatan produktif | |
| 6 | Pemda bersama Bappeda & Dinas Tata Kota | · Pengaturan perizinan usaha · Pengaturan tata kota | · Penyediaan fasilitas tempat usaha (sentra atau pusat perdagangan) · Lokalisasi UK seringkali sangat merugikan karena memisahkan UK dari sistem sosial yang ada |
| 7 | Lembaga Swasta & peroranga | Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan | · Pengembangan SDM · Perantara dalam pasar kerja |
| 8 | LSM | · Lembaga pelayanan alternatif bagi usaha kecil yang berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dan swasta dalam menjangkau usaha kecil · Sangat berpotensi menjadi partner UK karena kedekatan hubungannya dengan UK · Koordinasi antar LSM maupun lembaga pendukung lainnya sangat minim · Lingkup kerja terbatas, serta ada ketergantungan finansial dan teknisi ahli yang akan mengancam keberlanjutan lembaga · Pengembangan berbagai kelompok | · Pelatihan teknis produksi dan pengelolaan/administrasi · Penelitian dan konsultasi · Intervensi efektif hanya dalam wilayah kerjanya · Masih belum menjangkau kelompok usaha kecil yang betul-betul marginal |
| 9 | Asosiasi Pengusaha Kecil | Idealnya asosiasi seperti ini terlibat langsung dalam negosiasi, perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi | · Pengorganisasian pengusaha kecil harus dibangun dengan tujuan spesifik dan dikaitkan dengan pemberdayaan · Distribusi informasi |
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam suatu negara untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat terdapat beberapa problema, diantaranya adalah budaya etnosentris, fatalisme dan struktur budaya yang cenderung statis.
Solusi dari problematika tersebut diantaranya adalah konsep pemberdayaan masyarkat yang mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable.
DAFTAR PUSTAKA
Siti Aminah.2015.Pemberdayaan Zaat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Hukum Islam. Vol.13 No. 1
Andi Nu Graha.2009. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. Jurnal Ekonomi MODERNISAS. Volume 5, Nomor 2, Juni 2009 hal 117-126
Aprianto, Naerul Edwin K. 2017. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam.Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8 no. 2 Juli-Desember 2017.
Arianto Sam. (Maret 2010). Konsep Pembangunan Masyarakat. Dikutip tanggal 24 Oktober 2019. http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/konsep-pembangunan-masyarakat.html
Ghofur, A. (2014). Problematika Pembangunan Pilau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Jurnal Toleransi, 6(1), 59–80.
Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
Latare, S. (2012). Dinamika Perubahan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. E Jurnal UNG.
Lauer, R. (2006). Perspektif Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha, Taziluduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Reneka Cipta
Syauqi beik & Asryianti Laily Dwi, 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah.Jakarta.Rajawali Pers.
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Riady. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : Gramedia
Yulianto Kadji, 2013. Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya . Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
Komentar
Posting Komentar